Sistem Pemerintahan Prancis
Negara Prancis saat ini (terkenal
dengan istilah Republik Kelima) merupakan sebuah negara Republik dan berbentuk
negara kesatuan. Prancis menganut sistem pemerintahan semi presidensiil. Hal
tersebut dikarenakan dalam menjalankan
roda pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan sistem
pemerintahan yang presidensiil secara murni dimana Presiden hanya menjalankan
pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu kabinet.
Untuk urusan legislative, Prancis menggunakan sistem parlemen 2 pintu
(bikameral) yang terdiri dari National Assembly (sidang Nasional) dan
Senat Tidak Berpendapat (Perliament Sovereignity). Dalam menjalankan
sistem pemerintahan di prancis, kabinet yang anggotanya terdiri dari
dewan-dewan menteri berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri. Sedangkan
Presiden bersama dengan Sidang Nasional dan Parliement Sovereignity akan mengangkat Dewan Konstitusi. Dewan
Konstitusi ini anggotanya terdiri dari 9 orang yang tugas utamanya adalah
mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan presiden dan parlemen serta
mengawasi pelaksanaan referendum. Konstitusi yang dianut oleh Negara Prancis
adalah konstitusi tertulis. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara yang
lain, konstitusi Prancis ini lebih regid (lebih kaku).
Republik Prancis adalah sebuah
republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat.
Konstitusi Republik Kelima disetujui melalui referendum tanggal 28 September
1958. Sehingga memperkuat kewenangan eksekutif dengan parlemen. Parlemen
Prancis adalah sebuah badan legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis
Nasional (Assemblée Nationale) dan Senat. Kekuasaan legislatif Senat terbatas;
dalam penentangan antara kedua pihak, Majelis Nasional memiliki perkataan
terakhir, kecuali untuk hukum konstitusional dan lois organiques (hukum yang
disediakan langsung oleh konstitusi) dalam beberapa hal. Pemerintah memiliki
pengaruh kuat dalam pembentukan agenda Parlemen.
Parlement
français adalah cabang legislatif dan deliberatif (parlemen Pemerintah Prancis).
Sistem parlementer di Prancis adalah bikameral, dan Parlemen terdiri dari
"Majelis Tinggi”(chambre haute), merupakan Senat Prancis (Sénat)
"Majelis Rendah" (chambre basse), merupakan Majelis Nasional
Prancis (Assemblée nationale) tempat berbeda yaitu Palais du
Luxemboruguntuk Senat danPalais Bourbon untuk Majelis Nasional.
Hukum Dalam Negara Prancis
Prinsip dasar bahwa Republik Prancis harus menghargai
tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789
Prancis menggunakan sebuah sistem
hukum sipil; yang berarti, hukum berasal terutama dari peraturan tertulis;
hakim tidak membuat hukum, tapi mengartikannya (meskipun jumlah penerjemahan
hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum kasus). Prinsip dasar
peraturan hukum tercantum dalam Kode Napoleon. Dalam perjanjian dengan prinsip
Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara hukum seharusnya hanya mlarang
aksi yang merugikan masyarakat. Seperti Guy Canivet, presiden pertama Mahkamah
Kasasi, menulis mengenai pengelolaan penjara: Kebebasan adalah peraturan,
dan larangannya adalan pengecualian; larangan kebebasan apapun harus dibuat
oleh Hukum dan harus mengikuti prinsip kewajiban dan perbandingan.
Hukum Prancis terbagi menjadi dua
bagian utama: hukum pribadi dan hukum umum. Hukum pribadi meliputi, biasanya,
hukum sipil dan hukum kriminal. Hukum umum meliputi, hukum administratif dan
hukum konstitusional. Tetapi, dalam praktik, hukum Prancis terdiri dari tiga
bagian utama: hukum sipil; hukum kriminal dan hukum administratif.
Prancis tidak mengakui hukum agama,
ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk
penetapan larangan. Sebagai konsekuensi, Prancis tidak lagi memiliki hukum
pengumpatan atau hukum sodomi (terakhir dihapus tahun 1791). Tetapi
"serangan terhadap kesusilaan umum" (contraires aux bonnes mœurs)
atau perusak perdamaian (trouble à l'ordre public) telah digunakan untuk
menekan kembali ekspresi publik atas homoseksualitas atau prostitusi jalanan.
Hukum hanya dapat digunakan pada
masa depan dan bukan masa lalu (hukum ex post facto dilarang) dan harus
dilaksanakan, hukum harus secara resmi diterbitkan dalam Journal Officiel de
la République Française.
(www.google.com)
mkshh bnyakkyahhh
BalasHapus